Keraguan di Balik Reformasi Mesir
Foto: Istimewa
INILAH.COM, Kairo – Meski pemerintah telah menemui kelompok oposisi Muslim Brotherhood, keraguan masih membayangi masa depan reformasi negara itu. Mengapa?
Genap dua pekan protes di Mesir pada hari ini, Senin (7/2). Namun, masih belum jelas apa yang akan terjadi dengan negara Piramida ini. Setidaknya itulah yang terpikir Muslim Brotherhood (MB), setelah berbincang dengan Wapres Omar Suleiman. Padahal, kedua belah pihak bertemu untuk mencari solusi atas krisis politik yang sedang terjadi.
“Kami tak bisa menyebut pertemuan ini sebagai diskusi atau negoisasi. Kami menekankan kunci penting dari masalah ini yang tak ada jalan keluarnya. Yakni, turunnya Presiden Hosni Mubarak, agar negara ini bisa mencapai fase demokrasi,” papar anggota MB, Abdul Moneim Abdul Fatouh, kepada Al Jazeera.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyambut baik perundingan dengan MB sekaligus menyatakan negaranya siap memantau hasilnya. Sementara Presiden Barack Obama juga berkomentar mengenai situasi Mesir. Menurutnya, MB hanyalah sebuah faksi dan Mesir tak bisa dijalankan dengan pemerintahan yang tertekan.
“Banyak pihak sekuler di Mesir, ada pula pendidik dan kalangan sipil yang ingin maju. Penting bagi kami untuk menyampaikan bahwa pilihan Mesir bukan hanya MB atau pemerintahan yang tertekan,” kata Obama, dalam wawancara dengan stasiun televisi Fox.
MB yang merupakan kelompok terlarang namun aktivitasnya diizinkan, merupakan salah satu dari beberapa pihak yang hadir dalam perundingan dengan pemerintah. Beberapa partisipan lainnya adalah anggota partai sekular, ahli hukum independan, taipan bisnis Naguib Sawiris dan perwakilan figur oposisi ternama, Mohamed ElBaradei.
“Negosiasi itu tak jelas. Tak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan pada titik ini dan siapa harus bicara pada siapa,” papar ElBaradei kepada NBC, sembari menambahkan dirinya tak diundang dalam diskusi tersebut.
ElBaradei juga menyatakan, pemerintah sama sekali tak serius dan tak mampu mengambil langkah yang konkret di lapangan.
Senada dengan Fatouh yang mengatakan bahwa jika serius, pemerintah takkan dibubarkan dan ada dekrit presiden untuk mengakhiri undang-undang darurat. Ia pun menilai bahwa Pasal 77, 78 dan 88 di UU Mesir seharusnya diamandemen.
UU itu mengatur pilpres, yang otomatis mengizinkan incumbent ikut serta dalam pemilu selanjutnya. Selain itu, tak ada batasan periode kepemimpinan untuk seorang presiden di Mesir, selama ia bisa terus terpilih dan memenangkan setiap pilpres. Menurut Fatouh, MB tak tertarik mengikuti pilpres Mesir, September mendatang.
Dalam rilis yang disebarkan kantor Suleiman, perundingan yang digelar pada Minggu (6/2) waktu setempat itu merupakan forum dimana pemerintah menawarkan membentuk sebuah komite. Tugasnya adalah mengkaji amandemen UU, menyelidiki korupsi di pemerintahan, liberalisasi media dan komunikasi.
Mereka juga menawarkan pertimbangan untuk mengangkat status darurat di negara tersebut. Proposal itu ditawarkan sekelompok orang, termasuk Suleiman, yang menamakan diri The Council of Wise Men. Mereka menawarkan pengambilalihan kekuasaan presiden, hingga pilpres September.
Oposisi banyak menolak tawaran tersebut, karena isinya tak menggambarkan kondisi pemerintahan yang adil. Oposisi ingin parlemen baru dibentuk terlebih dahulu, sebelum mengubah isi UU. Parlemen baru ini nantinya akan membimbing dan mempersiapkan negara untuk menyambut pilpres. [ast]
