Beranda > Ahmadiyah, Buah Ketidak Tegasan Pemerintah > Kekerasan Ahmadiyah Rusak Citra Indonesia

Kekerasan Ahmadiyah Rusak Citra Indonesia

***)Setiap kali persoalan Ahmadiyah “pecah”, para pengamat atau para tokoh lantas lantang berkoar tentang HAM. Bila sudah begini, secara politis Ahmadiyah sering diuntungkan. Padahal inti persoalan adalah dan ini sepertinya sengaja mereka lupakan, bahwa Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sejatinya telah tidak dikeragui sebagai “perusak” Islam. Karena itu Ahmadiyah dinyatakan sebagai ajaran “Sesat Lagi Menyesatkan“.

Dalam konteks demikian keadaan mereka persis sebagaimana firman Allah SWT, artinya: “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran (Rabb) Yang Mahapemurah (al-Qur-an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk”. (QS Az-Zukhruf: 36 -37)  _Izhar Ilyas_

Selasa, 08 Februari 2011 | 07:17 WIB

Aminah, salah satu orang tua korban melihat lokasi kejadian pascapenyerangan warga yang diduga menganut aliran Ahmadiyah di Cikeusik-Banten (7/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN, Rafendi Djamin mengecam keras penyerangan dan kekerasan terhadap anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Sebab, tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan moral bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM setiap warga.

“Dan menciderai citra Indonesia di mata internasional,” kata Rafendi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2).

Indonesia, kata Rafendi, telah mendapatkan penilaian buruk oleh komisaris tinggi HAM PBB terkait kasus Ahmadiyah dan penyerangan gereja. Untuk itulah ia mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah kebijakan konkrit menuntaskan kasus.
“Termasuk mencabut SKB yang tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip HAM secara universal,”ucap dia.

Pertentangan tindakan kekerasan itu, lanjut Rafendi, ada di UUD 1945. Undang – undang yang menjadi norma dasar hubungan antar Individu disebutnya telah dengan jelas mengakui hak tiap orang untuk memeluk agama dan berkeyakinan.

“Saya juga turut prihatin sedalam-dalamnya atas korban dan keluarga korban dan mendesak kepada pemerintah yang berwenang untuk memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi,”jelas Rafendi.

Selain itu AICHR juga meminta pemerintah para pelaku segera diadili dan para korban mendapat keadilan dan pemulihan. “Saya berharap kepada Presiden pastikan proses hukum berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan dan pemulihan korban. Dan merespon tuntutan masyarakt sipil dengan segera.”tutur Rafendi.

RIRIN AGUSTIA

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: