Beranda > Ahmadiyah dan Pelanggaran HAM > Anies Baswedan: Pembiaran Kekerasan, Pelanggaran HAM

Anies Baswedan: Pembiaran Kekerasan, Pelanggaran HAM

***)Setiap kali persoalan Ahmadiyah “pecah”, para pengamat atau para tokoh lantas lantang berkoar tentang HAM. Bila sudah begini, secara politis Ahmadiyah sering diuntungkan. Padahal inti persoalan adalah dan ini sepertinya sengaja mereka lupakan, bahwa Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sejatinya telah tidak dikeragui sebagai “perusak” Islam. Karena itu Ahmadiyah dinyatakan sebagai ajaran “Sesat Lagi Menyesatkan“.

Dalam konteks demikian keadaan mereka persis sebagaimana firman Allah SWT, artinya: “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran (Rabb) Yang Mahapemurah (al-Qur-an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk”. (QS Az-Zukhruf: 36 -37)  _Izhar Ilyas_

Antara

 

Antara – Kamis, 10 Februari
Anies Baswedan: Pembiaran Kekerasan, Pelanggaran HAM

Jakarta (ANTARA) – Cendikiawan muda Anies Baswedan mengatakan, pembiaran yang dilakukan pemerintah dalam peristiwa-peristiwa kekerasan adalah sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat.

“Kalau kita mau serius menjalankan demokrasi maka harus serius melindungi masyarakat, tidak mendiamkan terjadi kekerasan,” kata Anies di Jakarta, Rabu, menyikapi kekerasan yang terjadi mengatasnamakan agama di sejumlah daerah.

Anies menyampaikan sikapnya terhadap kerusuhan atas jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan massa yang melakukan pembakaran rumah ibadah di Temanggung, Jawa Tengah.

Ia melihat salah satu penyebab pemerintah terlihat lemah dan penegak hukum seakan absen dalam suatu peristiwa kekerasan karena tidak ada perlindungan politik dan hukum dari pemerintah terhadap penegak hukum.

“Ketika misalnya ada demonstrasi ke Istana Negara, saya rasa perintahnya jelas, tidak ada yang boleh masuk ke pagar, titik. Karena itu apapun tindakan penegak hukum akan dilindungi karena perintahnya jelas. Apalagi menghadapi pelaku kekerasan,” tambahnya.

Untuk kasus-kasus yang bisa menguraikan tenun kebangsaan, aparat keamanan mendapat dukungan dari pemerintah sehingga tidak takut menggunakan haknya tentunya sesuai dengan aturan. Hal tersebut yang membedakan hak menggunakan kekerasan oleh entitas negara dengan kekerasan oleh entitas privat.

“Negara ada aturannya dalam menghadapi pelaku kekerasan, alat-alat itu ada semua dan hanya menonton. Ini yang menurut saya mengganggu apalagi yang dihadapi penegak hukum menggunakan alat juga,” katanya.

Dikatakannya, yang diinginkan Presiden hadir memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan tapi hal ini yang belum dirasakan.

Ditegaskannya tidak ada kompromi pada pihak-pihak yang secara berulang kali melakukan tindak kekerasan dan Presiden harus tegas sebutkan nama ormas yang melakukannya.

“Saya melihat ketidaktegasan itu sangat menular akhirnya menurun terus sampai level ke bawah, jadi aparat hukum di lapangan tidak berani bertindak,” ujar Anies.

Dia melihat, negara tidak hanya absen dalam hal perlindungan masyarakat dari kekerasan tetapi ada kecenderungan untuk mencari aman hanya memikirkan konsekuensi politik jangka pendek. Menurutnya justru keputusan-keputusan tegas terhadap isu yang fundamental akan menghasilkan manfaat politik yang lebih besar.

  1. Februari 10, 2011 pukul 6:57 am

    jadi, tidak mungkin ada asap, kalau tidak ada api………

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: