Beranda > Parlementaria > Fraksi Golkar Nilai Negara Gagal Lindungi Warganya

Fraksi Golkar Nilai Negara Gagal Lindungi Warganya

Antara

Antara – 1 jam 57 menit lalu
Fraksi Golkar Nilai Negara Gagal Lindungi Warganya

Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Golkar DPR menilai terjadinya aksi kekerasan berupa penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, dan kerusuhan di Temanggung menunjukkan negara telah gagal dalam melindungi warganya.

“Kejadian penyerangan Cikeusik dan kerusuhan Temanggung yang berbau SARA menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi setiap warga negaranya seperti yang diamanatkan dalam konstitusi,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Ade Komaruddin saat membacakan pernyataan sikap fraksinya di Dedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut FPG, kegagalan negara dalam melindungi warganya tersebut mengancam keutuhan empat pilar negara yakni NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Karena itu, FPG menilai pemerintah bertanggung jawab menjadikan setiap warga negaranya untuk merasa nyaman dan aman.

“Atas nama negara, pemerintah harus bertindak tegas dalam hal ini,” kata Ade.

Pemerintah, tambahnya, melalui Polri memiliki hak memaksa setiap warga negaranya agar tunduk kepada konstitusi.

Sementara Wakil Ketua Komisi III dari FPG, Azis Syamsudin, mengatakan, kejadian seperti itu selalu berulang karena itu FPG sebagai anggota Setgab yang ingin menjadi sahabat sejati memberikan kritikan keras kepada pemerintah yang sifatnya membangun.

Dalam pernyataannya, FPG juga menilai pemerintah terkesan telah melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagaimana yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan Temangung, Jawa Tengah.

“Fraksi Partai Golkar merasa pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama,” kata Ade.

Lebih lanjut Golkar menegaskan dua kejadian tersebut sekaligus menunjukkan kegagalam negara dalam melindungi setiap warga negaranya seperti yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Pemerintah tidak sungguh-sungguh mencegah terjadinya kekerasan padahal potensi terjadinya aksi kekerasan tersebut sudah dideteksi oleh aparat keamanan jauh hari sebelumnya,” kata Ade.

Dalam pernyataannya FPG juga menilai pemerintah telah abai dalam menjaga dan menjalankan amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan keamanan bagi warga negara.

Golkar menyatakan pemerintah memiliki hak memaksa untuk bertindak tegas agar setiap warga negara tuntut kepada konstitusi.

“Atas nama negara, pemerintah harus bersikap tegas, jangan biarkan terus pembiaran ini,” kata Ade.

Fraksi Partai Golkar juga mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengusut secara tuntas dan menyeluruh atas penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Padeglang dan kerusuhan di Temanggung.

“FPG melalui Poksi Komisi III akan memanggil Kapolri beserta pihak terkait untuk menjelaskan penyebab serta ketidakmampuan mereka dalam menangani amuk massa dan kekerasan berbau SARA,” kata Ade.

Karena itu FPG juga mendorong dibentuknya Komite Bersama untuk memantau, mengantisipasi serta menanggulangi aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.

“FPG akan mengambil inisiatif untuk meningkatkan SKB tiga menteri menjadi Undang-Undang tentang Kerukunan Antar Umat Beragama,” kata Ade.

Menurut Ade, hal itu penting agar ada pijakan yang kuat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya masalah kerusuhan antarumat beragama.

Kategori:Parlementaria
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: