Beranda > Ahmadiyah, Buah Ketidak Tegasan Pemerintah > Waduh, pakar bilang sistem hukum tak mengenal SKB Menteri

Waduh, pakar bilang sistem hukum tak mengenal SKB Menteri

Oleh Antara
Published On: 10 February 2011

JAKARTA: Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah sebaiknya diganti produk hukum mengikat yang masuk peraturan perundang-undangan.
Kepada wartawan, Kamis, Refly mengatakan SKB yang dikeluarkan pada 2008 adalah produk yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-perundangan dan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukan produk hukum. “SKB itu kita susah mengatakan karena bukan merupakan peraturan. Bentuk SKB saja sudah bermasalah,” katanya.

Dia mengatakan produk hukum yang dapat mengikat masyarakat harus berupa peraturan sehingga materi SKB semestinya menjadi undang-undang yang lebih mengikat.

“Tetapi kalau dijadikan UU, UU itu tidak boleh membatasi hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi, hak tersebut antara lain memeluk agama dan keyakinan,” katanya.

Dia menyatakan UU adalah produk dari wakil rakyat dan walaupun dibuat atas kehendak rakyat, UU tidak boleh melanggar konstitusi, yaitu hak orang lain.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta pemerintah mencabut SKB tiga menteri terkait jamaah Ahmadiyah dan menggantinya dengan aturan perundangan yang lebih tegas.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta Pemerintah segera mencabut SKB tiga menteri dan jangan sampai ranah ini (Ahmadiyah) menjadi abu-abu,” kata pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Puan Maharani Rabu.

Menurut Puan, Fraksi PDIP mengusulkan pemerintah menerbitkan perundangan yang tegas perihal kehidupan beragama dalam bentuk undang-undang.

Sesuai dengan amanah konstitusi, kata dia, setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya.

Pemerintah sendiri tengah mengevaluasi pelaksanaan SKB tentang Ahmadiyah, menyusul sejumlah bentrokan yang melibatkan warga Ahmadiyah, termasuk yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Minggu.

Sementara Menko Polhukam Djoko Suyanto berkata, “Jangan salahkan SKB karena SKB dibuat bersama-sama dan melalui proses. Karena itu, dalam evaluasi oleh Menteri Agama harus menyeluruh.” (ea)

AddThis Social Bookmark Button

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: