Beranda > PDI Perjuangan > PDIP: Pemerintah Belum Jamin Kebebasan Beragama

PDIP: Pemerintah Belum Jamin Kebebasan Beragama

Antara

Antara – 39 menit lalu
PDIP: Pemerintah Belum Jamin Kebebasan Beragama

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamka Haq, menilai terjadinya kasus kekerasan di Cikeusik dan Temanggung menunjukkan pemerintah masih belum menjamin kebebasan beragama sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 E dan pasal 29.

“Kasus Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa negara melakukan pembiaran, setidaknya pemerintah lengah terhadap perilaku kekerasan. Padahal jaminan kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah diatur dalam UUD 1945,” kata Hamka saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Seatan, Jumat.

Menurut dia, kelengahan dan kelalaian kepolisian untuk melindungi kelompok agama/keyakinan yang menjadi korban menyebabkan pelaku kekerasan leluasa melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok tertentu.

“Sikap seperti ini karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan dan menghukum pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama,” katanya.

PDIP mengecam keras perilaku yang tidak berperikemanusiaan atas penyerangan yang dilakukan oleh organisasi massa tertentu, dan meminta pemerintah secara konkret memberikan perlindungan bagi kehidupan segenap umat beragama.

Selain itu, Kementerian Agama hendaknya meningkatkan pembinaan secara intensif bagi umat beragama agar dapat hidup berdampingan tanpa konflik dan tindak kekerasan antara satu dengan yang ain.

PDIP juga meminta polisi untuk meningkatkan kepekaan dan kecepatan bertindak guna mengantisipasi terulangnya tindak kezaliman terhadap kelompok agama apa pun dan menyeret pelaku kekerasan ke pengadilan.

“PDIP juga meminta agar ormas yang melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum, dibubarkan,” kata Hamka.

Sedangkan Wasekjen DPP PDIP, Achmad Basarah, mengatakan, terjadinya kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah karena ada pembiaran dari negara terhadap pelaku kekerasan, sehingga kasus kekerasan kembali terulang.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk merevisi UU No 8 Tahun 1985 tentang ormas, sehingga pembentukan ormas bisa diseleksi dengan baik.

“Kami juga meminta agar surat keputusan bersama (SKB) tentang Ahmadiyah dicabut karena secara hirarki hukum di Indonesia tidak mengenal SKB. Terlebih, SKB itu akan menjadi kepentingan kelompok tertentu. Kalau mau, dibentuk UU yang mengatur soal kerukunan umat beragama,” katanya.

Tidak ada rekomendasi
Kategori:PDI Perjuangan
  1. Februari 11, 2011 pukul 9:13 pm

    Kebebasan orang untuk beragama atau kebebasan orang untuk menodai agama (baca: Islam). Masya Allah…………

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: