Beranda > Hak Angket Pajak [HAP] > Suryadharma: PPP Tolak Usul Hak Angket Pajak

Suryadharma: PPP Tolak Usul Hak Angket Pajak

Antara

Antara – 2 jam 40 menit lalu
Suryadharma: PPP Tolak Usul Hak Angket Pajak

Cirebon (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menegaskan, Partai Persatuan Pembangunan memilih menolak usul hak angket pajak di DPR RI karena menilai instrumen hak angket tidak tepat untuk menyelesaikan kasus pajak.

“Usul hak angket pajak baru muncul setelah terkuaknya kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan,” kata Suryadharma Ali di arena Musyawarah Wilayah VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat, di Cirebon, Selasa malam.

Menurut dia, kasus Gayus Tambunan sudah ditangani oleh Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saat ini masih berproses.

Jika kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan dibawa ke ranah politik melalui hak angket di DPR, menurut dia, maka akan mengaburkan penyelesaian secara hukum yang sedang berproses.

“Substansi hak angket di DPR adalah untuk mengungkap kebijakan pemerintah yang keliru, sedangkan pada usulan hak angket pajak karena terkuaknya kasus mafia pajak, bukan persoalan kebijakan pemerintah,” katanya.

Jika hak angket pajak sampai bergulir, kata dia, justru yang terjadi adalah hiruk-pikuk politik dan PPP menghindari hal itu.

Suryadharma menegaskan, sikap PPP terhadap hak angket bisa dibahas melalui panitia kerja (panja) dan jika tidak selesai di tingkat panja bisa melalui panitia khusus (pansus) tanpa melalui hak angket.

Sementara itu, Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, PPP memutuskan tidak mendukung usul hak angket pajak.

Menurut dia, PPP memutuskan sikap tidak mendukung hak angket pajak karena tidak ingin dimanfaatkan partai politik lain yang memiliki agenda sendiri yakni memulihkan citra pimpinannya.

“Kita sudah rapat dengan ketua umum membahas segala kemungkinannya dan keputusannya menolak usul hak angket pajak karena ada kepentingan politiknya,,” ujar Lukman.

Menurut dia, kasus mafia pajak sedang diproses oleh lembaga penegak hukum, sebaik DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mengawasi eksekutif bisa mendorong lembaga penegak hukum untuk bekerja lebih keras.

“Pengawasan di Komisi III dan Komisi XI DPR sudah berjalan, jadi tidak perlu hak angket lagi,” tuturnya.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: