Beranda > Ahmadiyah, Sesat Lagi Menyesatkan > Yenny Wahid: Kebijakan Gubernur Jatim Bukan Solusi

Yenny Wahid: Kebijakan Gubernur Jatim Bukan Solusi

Antara

Antara – 1 jam 20 menit lalu
Yenny Wahid: Kebijakan Gubernur Jatim Bukan Solusi

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Yenny Wahid, menilai kebijakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang melarang kegiatan Ahmadiyah di wilayahnya bukanlah solusi efektif karena setelah itu masih ada faktor lain yang harus dipikirkan.

“Setelah dibubarkan dan melarang, setelah itu apa? Orang Ahmadiyah harus diusir semua dari Jawa Timur? Mereka harus ke mana? Itu harus dipikirkan juga. Jangan cuma sekedar melarang. Setelah Ahmadiyah lalu apalagi, Syiah di Pasuruan dilarang juga,” kata Yenny usai diskusi di The Wahid Institute, Jakarta, Senin.

Menurut dia, harus ada solusi yang lebih realistis dalam menanggapi persoalan Ahmadiyah.

“Akhirnya warga Ahmadiyah mau ke mana, mau minta suaka ke luar negeri?” kata Yenny.

Kebijakan Gubernur Jawa Timur yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelarangan Jemaah Ahmadiyah, menurut Yenny, harus dipertanyakan.

“Saya kembalikan lagi ke Gubernur kalau begitu. Kalau kemudian di sana ada Ahmadiyah, apa yang akan dilakukan terhadap warga Ahmadiyah di sana, apakah akan ditangkap, penjara, diapakan warga Ahmadiyah itu nantinya,” katanya.

Selama ini, kata dia, warga Ahmadiyah juga turut memberikan kontribusi kepada pemerintah.

“Mereka membayar pajak, dan itu juga menghidupi Pemda Jawa Timur. Lalu, apakah kontribusi mereka tidak ada artinya,” tutur Yenny yang mengaku khawatir langkah serupa akan ditiru oleh daerah lain.

Yenny menganggap pelarangan itu juga bertentangan dengan konstitusi karena dalam UUD 1945 memastikan semua orang boleh berkeyakinan, sehingga negara tidak bisa mengintervensi akidah.

Dia menyarankan pemerintah memfasilitasi pertemuan antara Ahmadiyah dengan kelompok Islam yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka, lalu mencari jalan keluar bersama-sama.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Senin siang, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/94/KPTS/013/2011 yang melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat Jawa Timur.

Empat larangan tercantum dalam SK tersebut, yakni larangan penyebaran ajaran, larangan memasang papan nama organasisasi JAI di tempat umum, larangan memasang papan nama pada masjid, mushala dan tempat pendidikan dengan identitas JAI, serta larangan menggunakan atribut JAI dalam segala bentuk.

  1. Maret 1, 2011 pukul 6:53 am

    he he he….
    g anak…g bapak…

  2. Maret 1, 2011 pukul 9:33 am

    …………… maksudnya “segitiga sama sebangun” kan Qo…..?????? qiqiqiqiqi!!!

  3. Maret 1, 2011 pukul 9:33 am

    bisa aj ni pak iz….

  4. Maret 1, 2011 pukul 9:44 am

    Kita hanya sekedar mencoba-coba mentranslate………… Apa benar atau salah tentu qo yang tahu………….. hehehehe!!!

  5. Maret 1, 2011 pukul 9:50 am

    pak iz ini memang hebat….klo lah jarak padang dan jakarta dekat…sudah saya kunjungi rumah pak iz…he he he insyaAllah…

  6. Maret 1, 2011 pukul 10:01 am

    Jaaan balabiah-labiahan qo……… Namun, bagaimanapun Alhamdulillah!!!!!!!

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: