Beranda > Ahmadiyah, Sesat Lagi Menyesatkan > SK Gubernur Jatim Dianggap Kurang Tepat

SK Gubernur Jatim Dianggap Kurang Tepat

Liputan 6

Liputan 6 – 1 jam 41 menit lalu

Liputan6.com, Jakarta: Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktivitas jemaah Ahmadiyah dinilai tidak tepat dari sisi hukum tata negara. SK Gubernur Jatim tak memiliki rujukan dalam sistem hukum di Indonesia. “SKB pun (SKB Tiga Menteri) di tingkat pusat tidak ada rujukannya. Itu kan dokumen yang tidak resmi,” jelas pakar hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut Jimly, pihak-pihak yang tak puas dengan pelarangan ini dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Surat keputusan yang melarang aktivitas jemaah Ahmadiyah dikeluarkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 28 Februari silam. Dalam surat jemaah Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya, memasang papan nama Ahmadiyah, dan menggunakan segala bentuk atribut Ahmadiyah. Alasannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jatim [baca: Komisi VIII DPR Sayangkan Sikap Pemprov Jatim].

Selain di provinsi Jatim, jemaah Ahmadiyah juga dilarang beraktivitas di Kabupaten Kuningan dan Tasikmalaya, Jawa Barat serta Provinsi Banten. Belakangan Pemerintah Provinsi Jabar juga sedang menimbang-nimbang kemungkinan mengambil kebijakan yang sama.(AIS)

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: