Beranda > Ahmadiyah, Solusi Permasalahan > MUI Dorong Pemda Tegas Soal Ahmadiyah

MUI Dorong Pemda Tegas Soal Ahmadiyah

Antara

Antara – 2 jam 35 menit lalu
MUI Dorong Pemda Tegas Soal Ahmadiyah

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan mendorong pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk melarang penyebaran ajaran menyimpang Ahmadiyah di daerah masing-masing.

“Yang mengetahui situasi di daerah masing-masing memang Pemerintah Daerah setempat. Jadi jika Pemda setempat melihat Ahmadiyah memicu bentrok di masyarakat, maka mereka bisa melarang kegiatan Ahmadiyah dan membekukan ajarannya,” katanya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, SKB tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung sudah jelas memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

SKB itu juga memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

Mengenai Pemda Yogyakarta yang tidak melarang kegiatan Ahmadiyah, ia mengatakan hal itu bisa diterima, karena Yogyakarta memang tidak serawan Jatim, Jabar, dan Banten.

“Di Yogyakarta itu kebanyakan Ahmadiyah Lahore yang organisasinya bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). GAI hanya menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai reformer atau mujadid, bukan sebagai nabi seperti JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia),” katanya.

Selain itu Ahmadiyah di Yogyakarta tidak berdakwah serta menyebarkan ajarannya dan hanya eksis dalam hal pengelolaan sekolah seperti halnya Muhammadiyah.

Namun, Ahmadiyah di Jatim, Jabar, Banten dan lainnya itu dinilai rawan karena memicu demonstrasi, bentrokan dan kerusuhan terkait pelanggaran yang dilakukan Ahmadiyah mengarah pada penodaan agama.

“Penodaan agama yang dilakukan perorangan diatur oleh KUHP nomor 156a dengan ancaman pidana lima tahun, sedangkan SKB pelarangan kegiatan Ahmadiyah memperingatkan bahwa pelanggaran dikenai sanksi sesuai perundangan,” katanya.

Organisasinya, lanjut dia, bisa dibekukan dengan Keppres, lalu akhirnya dibubarkan, namun demikian peraturan Gubernur atau SK Gubernur juga penting atas dasar alasan keamanan di daerah masing-masing.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: