Beranda > Seputar Istana > SBY Makin Ragu, Partai Makin Pragmatis

SBY Makin Ragu, Partai Makin Pragmatis

Senin, 07/03/2011 10:59 WIB
Otak-atik Koalisi(1)

Didik Supriyanto – detikNews

SBY Makin Ragu, Partai Makin Pragmatis

Jakarta – Sidang Paripurna DPR yang memutuskan menolak pembentukan Pansus Mafia Pajak, Kamis (24/2/2011) lalu, dijadikan momentum oleh Presiden SBY untuk merombak kabinetnya. Memang hingga Senin (4/3/2011) siang ini, belum jelas, kapan Presiden SBY akan mengumumkan kabinet barunya. Namun tanda-tanda perombakan kabinet sudah semakin jelas.

Pertama,lima hari setelah sidang paripurna, Selasa (1/3/2011), SBY menyampaikan pidato yang memperingatkan komitmen partai-partai koalisi untuk mendukung pemerintahannya. Peringatan ini jelas ditujukan kepada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pembentukan Pansus Mafia Pajak pada saat voting di sidang paripurna.

Kedua, pertemuan tertutup Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), semakin menegaskan bahwa Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintah. Baik fungsionaris PD maupun Gerindara, sama-sama memastikan: Gerindra dapat jatah kursi kabinet.

Ketiga, pertemuan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN dengan Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas merupakan upaya serius SBY untuk menggandeng PDIP.

Dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati tampak masih enggan. Namun desakan suami dan anaknya, Puan Maharani, yang kini jadi Ketua Fraksi PDIP di DPR, agaknya bisa melunakkan sikap Megawati. Lagi pula berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah langkah strategis untuk kembali ke pemerintahan pada Pemilu 2014 nanti.

Jika memang Gerindra dan PDIP masuk koalisi, siapa yang akan dikeluarkan? Tentu saja Golkar dan PKS, atau salah satunya saja. Yang jelas, menyaksikan langkah-langkah SBY dalam mendekati PDIP dan Gerindra, elit Golkar dan PKS tampak blingsatan.

Secara verbal, mereka merasa siap dikeluarkan dari koalisi, tetapi lobi-lobi untuk mempertahankan posisi intensif dilakukan. Mereka seperti sedang “dikerjain” SBY karena Sang Presiden sama sekali tidak melibatkan mereka dalam pembahasan formasi kabinet baru. Padahal mereka berharap, SBY masih bisa “memahami” tindakan mereka sebagaimana terjadi pada kasus Bank Century.

Jika saja, SBY segera mendapat kepastian dari PDIP untuk bergabung, maka SBY tidak perlu ragu untuk mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi. Namun masalahnya hal itu belum kelar benar, mengingat Megawati belum memberikan kata putus. Inilah yang dihadapi SBY sehingga tidak bisa segera mengumumkan kabinet barunya.

Ribut-ribut perombakan kabinet ini semakin menegaskan, bahwa pemerintahan SBY tidak efektif. Ketidakefektifan pada periode SBY-Kalla, berlanjut pada SBY-Boediono. Itulah sebabnya stabilitas politik yang mantap dalam kurun hampir satu dekade ini, tidak maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuatu yang sangat disesalkan karena kepemimpinan SBY mendapat legitimasi kuat.

Sejumlah pengamat, menyimpulkan bahwa ketidakefektifan pemerintahan SBY lebih disebabkan oleh gaya kepemimpinannya yang lemah: ragu-ragu dalam mengambil keputusan. SBY lebih suka berwacana daripada bertindak, lebih suka membentuk tim ini tim itu daripada mengambil tindakan sendiri; SBY lebih memilih menjaga citra diri daripada membuat keputusan tidak populer.

Pendapat itu ada benarnya, namun pendapat itu juga mengabaikan kenyataan bahwa Presiden bukan aktor tunggal dalam membuat keputusan. Apalagi bila keputusan itu merupakan kebijakan yang harus diformat dalam bentuk undang-undang. Hubungan politik Presiden-DPR inilah yang oleh pengamat sering dianggap faktor tidak penting.

Padahal jika DPR menolak rencana kebijakan yang diinginkan Presiden, maka pemerintahan bisa macet. Sesuatu yang sering terjadi pada sistem pemerintahan presidensial, tidak terkecuali di Amerika Serikat (AS), negara yang dianggap sebagai contoh terbaik presidensialisme. Kesulitan Presiden Barack Obama dalam menghadapi Senat/DPR adalah bukti nyata soal itu.

Bedanya, jika di sana perbedaan pandangan antara Presiden dengan Senat/DPR lebih bersifat ideologis: menjaga individualisme dan kapitalisme; sementara di sini semata-mata pertimbangan praktis: melindungi koruptor, mencari kursi kabinet, mendapatkan kontrak besar, dll.

Di sana, etika politik terjaga baik, di sini etika politik hanya jadi bahan diskusi; di sana, kelompok bisnis bersaing mendapatkan tender pemerintah, di sini kongkalingkong memeras anggaran negara; di sana masyarakat sipil kuat dan kritis, di sisi lemah dan gampang dibeli; di sana media massa televisi netral mengritik siapa saja, di sini mengabdi pada pemilik.

Memang tidak gampang jadi Presiden Republik Indonesia, namun bersikap tegas bisa membantu mengurai masalah, sehingga memudahkan pengambilan keputusan.

(diks/iy)

Kategori:Seputar Istana
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: