Beranda > Ahmadiyah, Buah Ketidak Tegasan Pemerintah > DPR Nilai Pemerintah Tidak Adil Soal Ahmadiyah

DPR Nilai Pemerintah Tidak Adil Soal Ahmadiyah

Antara

Antara – 1 jam 14 menit lalu

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin menyatakan, belum adanya penyelesaian yang kongkret dari pemerintah tentang kasus Ahmadiyah telah memunculkan kecurigaan bahwa pemerintah bersikap kurang adil dan pilih kasih.

“Pemerintah terkesan kurang adil dan pilih kasih dalam penyelesaian kasus penodaaan agama khususnya Ahmadiyah karena sampai saat ini masih belum ada penyelesaian kongkret, padahal sudah lama dan berlarut-larut. Mengapa untuk kasus penodaan agama seperti Lia Aminuddin, Ahmad Mushoddiq dan lain-lain perintah begitu sigap dan cekatan,” kata Zainuddin di Jakarta, Rabu.

Menurut politisi PKS ini, semestinya pemerintah konsisten dalam menegakkan hukum, tidak boleh pilih kasih. Kalau memang ada pengaduan dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti sehingga keadilan itu dirasakan oleh masyarakat.

Jika pemerintah dengan sengaja mengulur-ulur penyelesaian dan tidak memproses sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku akan melahirkan keresahan dan ketidakpuasan dari masyarakat. “Karena itu kita meminta pemerintah agar konsisten dalam menjalan hukum dan perundang-undangan kita,” ujarnya.

Sebelumnya Litbang Kementerian Agama mengungkapkan konflik dan perusakan telah terjadi sejak tahun 1953 di Sumatra Timur, Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Jakarta (1990), NTB (2002), Parung Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, Sukabumi (2008) dan Cikeusik Pandeglang (2011).

Terkait dengan pelarangan di daerah, Anggota DPR RI ini menilai pemerintah pusat harus menangkap fenomena munculnya SK Gubenur dan Perda-perda larangan Ahmadiyah sebagai refleksi ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah pusat yang lamban dan tidak tegas.

“Selama pemerintah menaati Undang-undang, tidak perlu khawatir dianggap melanggar HAM. Karena HAM itu dibatasi oleh Undang-undang,” tuturnya.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: