Beranda > Parlementaria > Nikah Siri Terus Terjadi di Kalangan Anggota Dewan

Nikah Siri Terus Terjadi di Kalangan Anggota Dewan

RepublikaRepublika – 7 jam yang lalu

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN– Praktik nikah siri, yakni pernikahan yang dilakukan pasangan suami-istri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah secara agama, terus ada di kalangan anggota DPRD Pamekasan, Madura.

“Di DPRD Pamekasan ini anggota dewan yang melakukan praktik nikah siri sepengetahuan (yang ketahuan) kami satu orang,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan, Boy Suhari Sajidin, Selasa.

Menurut Boy Suhari Sajidin, adanya anggota dewan yang melakukan praktik nikah siri tersebut terungkap, setelah pihak BK DPRD Pamekasan melakukan penelitian laporan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dewan.

Dalam laporan itu kata dia, dinyatakan bahwa ada seorang anggota dewan yang berselingkuh, akan tetapi setelah dilakukan penelitian dan cek lapangan yang bersangkutan sudah menikah secara siri.

“Kalau sudah menikah, sebenarnya tidak masalah dari sisi hukum agama. Yang bermasalah nanti dari sisi hukum positif,” kata Boy Suhari Sajidin.

Terutama, sambung dia, berkaitan dengan status anak dari pasangan suami istri yang melakukan praktik nikah siri tersebut. Ketua BK DPRD Pamekasan Boy Suhari Sajidin menambahkan, pihaknya tidak akan mempersoalkan status pernikahan siri salah seorang anggota dewan di DPRD Pamekasan tersebut, karena tradisi di Pamekasan nikah siri dianggap sudah biasa.

Disamping itu, sambung dia, masyarakat sendiri sudah menganggap biasa praktik nikah siri dilakukan, meski belum lama ini sempat menjadi persoalan hangat di tingkat nasional.

Aktivis LSM dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi menilai, adanya anggota dewan yang melakukan praktik nikah siri tersebut, justru bertentangan dengan kebijakan Pemkab Pamekasan yang selama gencar melakukan kampanye untuk mencatatkan pernikahannya di KUA.

“Jangan lalu menggunakan dalih pembenaran agama untuk melanggar hukum, karena hukum yang ada di Indonesia tujuannya kan untuk kemaslahatan umat juga yang ujungnya pada agama juga,” ucapnya.

Kategori:Parlementaria
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: