Arsip

Archive for the ‘Ahmadiyah dan Pelanggaran HAM’ Category

Komnas HAM: Ada Kejanggalan dalam Kasus Ahmadiyah

Februari 10, 2011 Tinggalkan komentar
Republika

Republika – 2 jam 9 menit lalu
Komnas HAM: Ada Kejanggalan dalam Kasus Ahmadiyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus kekerasan yang terjadi pada Jamaah Ahmadyah pada Minggu (6/2) di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, terdapat kejanggalan. “Ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus Pandeglang, di mana jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa dan aparat kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu dua hari sebelumnya,” kata Komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh, di Jakarta, Kamis.

Ia menduga adanya rekayasa dalam kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah di Pandeglang, sehingga pihaknya membentuk tim investigasi. “Secepatnya tim investigasi akan menyelidiki kasus tersebut,” katanya. Baca selengkapnya…

Kejanggalan-kejanggalan di Tragedi Cikeusik

Februari 10, 2011 6 komentar
Nasional
Komnas HAM:
Komnas HAM berencana memanggil polisi, baik dari tingkat daerah sampai kapolri.
Kamis, 10 Februari 2011, 14:16 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Bayu Galih

 

Cuplikan video penyerangan jemaah Ahmadiyah (dok. Ahmadiyah)

VIVAnews – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai kekerasan yang terjadi saat  penyerangan kepada jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, sebagai kasus yang luar biasa. Selain itu, Komnas HAM juga menduga ada rekayasa dari kekerasan yang terjadi di Cikeusik.

“Dimensinya cukup banyak, dan kami menduga kuat ada rekayasa,” kata  Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM Ridha Saleh di kantor Komnas HAM, 10 Februari 2011. Baca selengkapnya…

Komnas HAM Didesak Mengusut Insiden Cikeusik

Februari 10, 2011 Tinggalkan komentar
Headline News / Hukum & Kriminal / Selasa, 8 Februari 2011 19:05 WIB

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Terkait penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten,  Pengurus Ahmadiyah, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Negara beserta beberapa lembaga bantuan hukum (LBH),  mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (8/2).  Mereka menuntut Komnas ham untuk segera menginvestigasi. Sejumlah barang bukti terkait insiden berdarah turut dibawa.

Menurut mereka, insiden tersebut merupakan pelanggaran ham berat. Komnas ham harus segera menguak kasus ini. Begitu juga dengan Instansi berwenang yang membiarkan terjadinya kasus tersebut. Mereka juga harus diproses secara hukum.

Komnas ham langsung memberi jawaban. Mereka berjanji segera menerjunkan tim investigasi ke Cikeusik guna mengusut biang keladi insiden ini.(**)

Komnas HAM: Pita Jadi Simbol Penyerangan Terorganisir

Februari 10, 2011 Tinggalkan komentar

Kamis, 10 Februari 2011 – 14:26 wib
Ferdinan – Okezone

Ilustrasi
JAKARTA– Komnas HAM dalam temuan awal menemukan sejumlah fakta yang mengarah adanya dugaan penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dilakukan secara terorganisir. Pita berwarna hijau dan biru yang disematkan di baju kelompok penyerang juga menjadi fakta terorganisirnya penyerangan jamaah Ahmadiyah.

“Itu jelas bentuk mobilisasi orang,” kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim usai mengikuti diskusi mingguan di ruang pers Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/2/2011). Baca selengkapnya…

Komnas HAM juga Curigai Kasus Penyerangan Ahmadiyah Rekayasa

Februari 10, 2011 Tinggalkan komentar


Kamis, 10 Februari 2011 , 15:15:00 WIB

Laporan: Marula Sardi

 

RMOL. Komisi Nasional Hak Asasi Nasional juga mencurigai kasus penyerangan warga Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pendeglang Banten Minggu lalu direkayasa.

“Kasus ini menurut kami sangat luar biasa, dimensinya cukup banyak. Kami menduga kuat ada rekayasa,” ujar komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh di Jakarta, Kamis (10/2).

Komnas HAM per hari ini resmi membentuk tim investigasi untuk membuktikan kecurigaan itu. Berdasarkan temuan sementara, Komnas HAM menilai ada kejanggalan dalam pengerahan jumlah aparat keamanan. Berdasarkan informasi, dua hari sebelum penyerangan, Polisi sudah mengetahui rencana penyerangan itu.

Kemudian, ada SMS yang masuk ke Polisi dari orang yang kemungkinan diketahui identitasnya. Ketiga, jumlah massa yang akan menyerang sudah diketahui jumlahnya.

“Tetapi, pengerahan pasukan hanya tidak imbang. Ini ada apa? Dan pada saat di lapangan ada beberapa kejanggalan, saya kira nanti hal ini akan didalami tim,” tandasnya. [zul]

Anies Baswedan: Pembiaran Kekerasan, Pelanggaran HAM

Februari 9, 2011 2 komentar

***)Setiap kali persoalan Ahmadiyah “pecah”, para pengamat atau para tokoh lantas lantang berkoar tentang HAM. Bila sudah begini, secara politis Ahmadiyah sering diuntungkan. Padahal inti persoalan adalah dan ini sepertinya sengaja mereka lupakan, bahwa Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sejatinya telah tidak dikeragui sebagai “perusak” Islam. Karena itu Ahmadiyah dinyatakan sebagai ajaran “Sesat Lagi Menyesatkan“.

Dalam konteks demikian keadaan mereka persis sebagaimana firman Allah SWT, artinya: “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran (Rabb) Yang Mahapemurah (al-Qur-an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk”. (QS Az-Zukhruf: 36 -37)  _Izhar Ilyas_

Antara

 

Antara – Kamis, 10 Februari
Anies Baswedan: Pembiaran Kekerasan, Pelanggaran HAM

Jakarta (ANTARA) – Cendikiawan muda Anies Baswedan mengatakan, pembiaran yang dilakukan pemerintah dalam peristiwa-peristiwa kekerasan adalah sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat. Baca selengkapnya…

Komnas HAM Juga Sesalkan Presiden SBY

Februari 8, 2011 1 komentar

AHMADIYAH

Senin, 07 Februari 2011 , 15:36:00 WIB

Laporan: Kristian Ginting

 

RMOL. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menuntut tanggungjawab Presiden SBY dan Menteri Agama Suryadarma Ali dalam penanganan kasus penyerangan dan pembunuhan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

“Kami mendesak Presiden segera mengambil langkah cepat khususnya dalam penegakan hukum. Presiden tidak cukup hanya menyatakan prihatin, harus ada langkah konkret dari pemerintah,” ujar Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, di kantornya Jalan Latuharhari, Jakarta, Senin (7/2) .

Komnas HAM juga mengarahkan tuntutan pada Menteri Agama Suryadarma Ali agar tidak lagi bersikap diskriminatif. Menteri seharusnya melakukan tindakan yang proporsional kepada semua penganut agama.

“Tidak ada kewajiban negara untuk mengintervensi keyakinan seseorang,” tegasnya.

Sebelumnya, melalui Menko Kesra Agung Laksono, SBY menyerahkan penanganan kasus Cikeusik kepada Polri.[ald]