Arsip

Archive for the ‘Hak Angket Pajak [HAP]’ Category

Mubarok: Gerindra Cerdas, PKS Kelewatan

Februari 23, 2011 Tinggalkan komentar
VIVAnews

By Siswanto2 jam 1 menit lalu
Achmad Mubarok

VIVAnews – Setelah usul Pansus Hak Angket Mafia Pajak kandas di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memuji sikap Fraksi Gerindra. Fraksi partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dinilai berperan besar dalam mengagalkan usulan ini.

Sikap itu dipuji kalangan petinggi Partai Demokrat.  “Gerindra itu obyektif, cerdas, dan tidak terbawa arus. Tapi, bukan berarti mereka menjilat. Itu mereka lakukan karena punya pandangan yang baik dan tidak retoris,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011. Baca selengkapnya…

Pansus Hak Angket Perpajakan Gagal Terbentuk

Februari 22, 2011 Tinggalkan komentar
Liputan 6

Liputan 6 – 2 jam 30 menit lalu

Liputan6.com, Jakarta: Sidang Paripurna DPR akhirnya menolak usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan. Dalam voting yang dilakukan secara terbuka, Selasa (22/2), 266 anggota DPR menyatakan menolak. Sedangkan yang mendukung 264 orang atau hanya selisih dua suara.

Fraksi yang menolak adalah Demokrat, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB. Namun, dua anggota PKB, yakni Lily Wahid dan Effendy Choirie memilih sikap berbeda dengan mayoritas rekan sefraksinya. Mereka mendukung pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan.

Sementara fraksi yang mendukung pembentukan adalah Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Hanura. Walau mendapat tambahan suara dari dua legislator dari PKB, suara mereka tetap kalah sehingga DPR akhirnya menolak pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan.(ULF)

Pengamat: Penolakan Angket Karena Kuatnya Lobi Perusahaan

Februari 22, 2011 Tinggalkan komentar
Antara

Antara – 58 menit lalu
Pengamat: Penolakan Angket Karena Kuatnya Lobi Perusahaan

Jakarta (ANTARA) – Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy mengatakan penolakan DPR terhadap pembentukan panitia khusus hak angket mafia pajak karena kuatnya lobi-lobi perusahaan besar pengemplang pajak termasuk sejumlah perusahaan transnasional (TNC).

“Penolakan ini justru dalam rangka melanggengkan penghisapan ekonomi Indonesia oleh perusahaan TNC dan perusahaan besar melalui pajak yang dikemplang, dan mempertahankan modus operandi mafia pajak. Pernyataan hak angket merusak iklim investasi justru memberi gambaran pajak memang sudah dimanipulasi” katanya di Jakarta, Selasa menanggapi penolakan hak angket mafia pajak oleh DPR. Baca selengkapnya…

Golkar Minta Maaf Kalah di Paripurna

Februari 22, 2011 Tinggalkan komentar
Antara

Antara – 52 menit lalu
Golkar Minta Maaf Kalah di Paripurna

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Setya Novanto atas nama partai menyatakan permohonan maafnya kepada selurug rakyat Indonesia menyusul kekalahan dalam pemungutan suara atas usulan Hak Angket Pajak.

“F-PG ucapkan terima kasih seluruh rakyat Indonesia dan khusus PDI-P, Hanura dan PKS yang telah lakukan berbagai upaya. Saya atas nama Partai Golkar mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita mengalami kekalahan,” kata Ketua FPG Setya Novanto pada keterangan pers usai rapat paripurna DPR di Senayan Jakarta, Selasa malam. Baca selengkapnya…

Suryadharma: PPP Tolak Usul Hak Angket Pajak

Februari 22, 2011 Tinggalkan komentar
Antara

Antara – 2 jam 40 menit lalu
Suryadharma: PPP Tolak Usul Hak Angket Pajak

Cirebon (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menegaskan, Partai Persatuan Pembangunan memilih menolak usul hak angket pajak di DPR RI karena menilai instrumen hak angket tidak tepat untuk menyelesaikan kasus pajak.

“Usul hak angket pajak baru muncul setelah terkuaknya kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan,” kata Suryadharma Ali di arena Musyawarah Wilayah VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat, di Cirebon, Selasa malam.

Menurut dia, kasus Gayus Tambunan sudah ditangani oleh Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saat ini masih berproses.

Jika kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan dibawa ke ranah politik melalui hak angket di DPR, menurut dia, maka akan mengaburkan penyelesaian secara hukum yang sedang berproses.

“Substansi hak angket di DPR adalah untuk mengungkap kebijakan pemerintah yang keliru, sedangkan pada usulan hak angket pajak karena terkuaknya kasus mafia pajak, bukan persoalan kebijakan pemerintah,” katanya.

Jika hak angket pajak sampai bergulir, kata dia, justru yang terjadi adalah hiruk-pikuk politik dan PPP menghindari hal itu.

Suryadharma menegaskan, sikap PPP terhadap hak angket bisa dibahas melalui panitia kerja (panja) dan jika tidak selesai di tingkat panja bisa melalui panitia khusus (pansus) tanpa melalui hak angket.

Sementara itu, Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, PPP memutuskan tidak mendukung usul hak angket pajak.

Menurut dia, PPP memutuskan sikap tidak mendukung hak angket pajak karena tidak ingin dimanfaatkan partai politik lain yang memiliki agenda sendiri yakni memulihkan citra pimpinannya.

“Kita sudah rapat dengan ketua umum membahas segala kemungkinannya dan keputusannya menolak usul hak angket pajak karena ada kepentingan politiknya,,” ujar Lukman.

Menurut dia, kasus mafia pajak sedang diproses oleh lembaga penegak hukum, sebaik DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mengawasi eksekutif bisa mendorong lembaga penegak hukum untuk bekerja lebih keras.

“Pengawasan di Komisi III dan Komisi XI DPR sudah berjalan, jadi tidak perlu hak angket lagi,” tuturnya.

Paripurna Putuskan Menolak Hak Angket Pajak

Februari 22, 2011 Tinggalkan komentar
Antara 

Antara – 46 menit lalu

Jakarta (ANTARA) – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan menolak usulan Hak Angket pajak setalah hasil pemungutan mencatat 266 suara menolak dan 264 menerima.

“Dari 530 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna kali ini, 264 menerima usul Hak Angket Pajak dan 266 menolak. Dengan demikian keputusannya menolak,” kata Ketua DPR Marzuki Alie saat menutup rapat paripurna DPR di Senayan Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka. Dalam pemungutan suara dari F-PD hadir 145 orang dan seluruhnya menyatakan menolak.

Sementara, F-PAN hadir 43 orang dan solid menyatakan menolak. Begitu juga F-PPP yang hadir 26 orang sepakat untuk menolak.

Sementara dari F-PKB dari yang hadir 28 orang, 26 orang diantaranya menolak. Sedangkan dua yakni Lili Wahid, dan Effendi Choirie menyatakan menerima. Dan F-Gerindra yang hadir 26 orang, seluruhnya menyatakan menolak. Baca selengkapnya…

Ini Alasan Gerindra Menolak Hak Angket

Februari 22, 2011 Tinggalkan komentar
Liputan 6 

Liputan 6 – 51 menit lalu

Liputan6.com, Jakarta: Fraksi Gerindra menolak hak angket perpajakan. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, ada beberapa hal yang mendasari fraksinya menolak pengajuan hak angket, Selasa (22/2).

Pertama, kata Fadli Zon, Gerindra tak ingin menari di atas kepentingan partai lain yang mempunyai maksud berbeda dari diperlukannya panitia khusus. Kedua, Gerindra tak ingin menjadi alat politik untuk bargaining dari partai tertentu yang kini bergabung dalam koalisi.

Fadli menambahkan, Gerindra juga melihat usulan hak angket lebih merupakan manuver politik, bukan upaya serius memberantas mafia pajak sampai ke akar-akarnya. Keempat, Gerindra mendukung pemberantasan mafia pajak melalui proses hukum yang tegas, transparan, dan berani.

Terakhir, penolakan Gerindra tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet dan tawaran politik tertentu. “Sikap ini murni pendirian yang jernih dan bertanggung jawab,” ujar Fadli Zon.(ULF)