Arsip

Archive for the ‘Pentas Perpolitikan Nasional’ Category

Ini Isi Surat Nazaruddin untuk Presiden

Agustus 18, 2011 Tinggalkan komentar
Liputan 6Liputan 6 – 4 jam yang lalu

Liputan6.com, Jakarta: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat tersebut dibacakan oleh asisten pengacara OC Kaligis, Dhea, setelah pemeriksaan Nazaruddin di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (18/8).

Berikut isi surat yang ditandatangani langsung oleh M. Nazaruddin:

Jakarta, 18 Agustus 2011Bapak Susilo Bambang YudhoyonoPresiden Republik IndonesiaDi TempatBapak Presiden yang saya hormati,Saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak bagi saya. Saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya.Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan kepartaian. Saya juga berjanji saya tidak akan menceritakan apapun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK, demi kelangsungan bangsa ini.Demikian surat ini mohon bantuan dan perhatian Bapak Presiden.(ULF)

Kategori:Partai Demokrat

Dubes RI: Nazaruddin Mencoba Suap Polisi di Kolombia

Agustus 10, 2011 Tinggalkan komentar
TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com – 16 jam yang lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepak terjang Muhammad Nazaruddin sungguh luar biasa. Setelah kabur ke luar negeri dan melemparkan “bola panas” di Indonesia, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu, mencoba menyuap polisi yang menangkapnya di Cartagena, Kolombia.

Hal itu diungkapkan Duta Besar Republik Indonesia di Kolombia Michael Menufandu kepada Kompas, yang menghubunginya dari Jakarta, Selasa (9/8).

“Ya, benar, ia sempat menyampaikan niatnya. Saya melarangnya,” ujar Michael.

Michael menegaskan, Nazaruddin yang memakai paspor atas nama M Syarifuddin tidak ditangkap bersama istrinya, Neneng Sriwahyuni.(*)

Kategori:Partai Demokrat

Demokrat Berbohong, Nazaruddin Belum dipecat dari DPR

Agustus 10, 2011 Tinggalkan komentar
RepublikaRepublika – 10 jam yang lalu

 

  • Mantan bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin
    Mantan bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin
Republika – Sel, 9 Agu 2011

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pengamat politik dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rachman, memastikan bahwa Partai Demokrat hingga saat ini belum memasukkan surat pemecatan Muhammad Nazaruddin. Secara langsung Fadjroel mendatangi Sekjen DPR untuk mengecek kebenaran klaim Demokrat yang mengatakan telah memecat buronan KPK itu sebagai anggota DPR RI.

“Jadi, Demokrat berbohong. Kalau begini, aku nggak jadi plontos dong,” ujar Fadjroel usai mendatangi Sekjen DPR RI, Rabu (10/8). Mantan aktivis reformasi 1999 ini sempat menyatakan nazar untuk menggunduli kepalanya jika Nazaruddin benar dipecat oleh Partai Demokrat. Baca selengkapnya…

Kategori:Partai Demokrat

Gaya Habibie, Mega, SBY Saat Berpidato

Megawati tidak bersalaman dengan SBY, bahkan tidak terlihat ekspresi saling menegur.
Rabu, 1 Juni 2011, 12:46 WIB

Bayu Galih, Fadila Fikriani Armadita

Presiden Yudhoyono dan mantan Presiden BJ Habibie (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

VIVAnews – Dua mantan Presiden RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kebangsaan pada acara peringatan  Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 atau yang lebih dikenal dengan Hari Lahir Pancasila,

Pidato pertama disampaikan oleh Presiden RI ke-3, Burhanuddin Jusuf Habibie, dan berikutnya oleh Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5. Pidato kebangsaan terakhir oleh  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat BJ Habibie menyampaikan pidato kebangsaan, hadirin tampak terkesima dengan semangat Habibie. Presiden SBY pun terlihat sibuk mencatat pidato SBY di sebuah lembaran kertas. Baca selengkapnya…

Tak Mungkin PKS Korbankan 4 Kursi Menteri

InilahOleh MA Hailuki | Inilah – Jum, 15 Apr 2011 07.22 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Hari ini, Jumat (15/4/2011) Majelis Syura (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berkumpul untuk mengambil keputusan tentang kontrak baru koalisi yang disodorkan Presiden SBY.

Sejumlah kalangan meyakini, PKS akan menyepakati kontrak baru koalisi tersebut tanpa koreksi berarti. Sebab, dilihat dari berbagai aspek, lebih menguntungkan bergabung dalam koalisi ketimbang menjadi oposisi.

“Perhitungan logis saja, PKS punya empat menteri di kabinet, itu sebuah pencapaian siginifikan yang tidak boleh disia-siakan. Sangat tidak logis jika PKS harus menolak teken kontrak baru koalisi,” ujar peneliti senior The Maarif Institute Rohim Ghazali kepada INILAH.COM.

Dalam Islam, terang Rohim, ada prinsip memperbesar maslahat dan memperkecil mudarat. Dalam konteks peta politik koalisi, tetap berada dalam barisan koalisi lebih banyak membawa maslahat daripada mudarat.

“Jika menjadi oposisi, PKS hanya bisa teriak-teriak saja di parlemen atau di jalanan, itu maslahatnya lebih kecil ketimbang mempunyai empat menteri di kabinet yang bisa langsung melakukan perbaikan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, keputusan mengenai koalisi berada di tangan Majelis Syura. Rencananya, Majelis Syura PKS menggelar rapat Jumat (15/4/2011) hingga Sabtu (16/4/2011). [nic]

PKS ‘Partai Putih’ Terancam Noda dari Dalam

InilahOleh R Ferdian Andi R | Inilah – Min, 17 Apr 2011 08.51 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lahir dari rahim reformasi kini berusia 13 tahun. Di antara partai pasca-orde baru, PKS termasuk paling eksis. Meski demikian, tantangan dari internal dan eksternal menghantui partai ini.

Di usia 13 tahun bagi PKS menjadi pencapaian penting bagi partai yang mulanya bernama Partai Keadilan (PK) ini. PKS turut serta menjadi bagian penting dalam transisi demokrasi di Indonesia. Namun bukan berarti PKS tanpa masalah. Seiring perjalanan 13 tahun secara linier muncul beragam persoalan baik di internal maupun eksternal.

Jika menilik perolehan suara PKS selama Pemilu pasca-reformasi tren pencapaian suara partai ini cenderung mengalami kenaikan. Meski sempat tidak lolos batas ambang suara (electoral threshold) saat bernama Partai Keadilan (PK) dalam Pemilu 1999 dengan memperoleh 1,36%, namun secara pasti, Pemilu 2004 membukukan kenaikan perolehan menjadi 7,3% dan Pemilu 2009 meraih 7,88%. Baca selengkapnya…

PPP akan Himpun Lagi Kekuatan Politik Islam

Metro TVOleh Metro TV News | Metro TV – Sab, 16 Apr 2011 16.15 WIB

 Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam menghadapi pemilu 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menghimpun kembali kekuatan politik Islam seperti pernah dilakukan partai ini sebelum era reformasi.

“PPP merupakan satu-satunya partai di DPR RI yang tetap konsisten meletakkan Islam sebagai asas, punya potensi luar biasa untuk meraih kembali dukungan pada pemilu mendatang,” kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali saat menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Jakarta, Sabtu (16/4).

Suryadharma Ali mengemukakan, PPP tidak akan goyah dan akan tetap konsisten dengan asas Islam. Sikap kondisten itu telah mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di berbagai daerah. Baca selengkapnya…