Arsip

Archive for the ‘Politik’ Category

Farhat Abas Minta Muhaimin Dinonaktifkan

September 12, 2011 Tinggalkan komentar
AntaraAntara – 12 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) – Pengacara tersangka suap Kemenakertrans Dharnawati, Farhat Abbas mengatakan bukti keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus pencairan dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) transmigrasi sangat jelas, hingga harus dinonaktifkan sebagai menteri.

“Harapan saya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menonaktifkan Muhaimin sebagai Menakertrans. Namun, lebih baik Muhaimin tahu diri dengan menonaktifkan diri sendiri,” kata Farhat dalam alam diskusi publik “Adakah Rekayasa Kasus di Tubuh KPK”, di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin.

Namun, untuk kondisi saat ini tipe pimpinan yang mau mundur sendiri sangat sulit.

“Pimpinan sekarang biasanya menyalahkan anak buah. Kalau diperiksa, dia menyalahkan KPK,” imbuhnya. Baca selengkapnya…

Kategori:Politik

Sri Mulyani Dinilai Sudutkan Partai Islam

InilahOleh Windi Widia Ningsih | Inilah – Sen, 18 Jul 2011

 

INILAH.COM, Jakarta – Akibat pernyataannya soal partai nasionalis lebih diminati daripada partai agamis, Sri Mulyani Indrawati terancam dijauhi oleh partai Islam.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan pernyataan itu tak menguntungkan Sri Mulyani pada Pilpres 2014. Seharusnya direktur pelaksana World Bank itu tidak menyudutkan partai berideologi agama.

“Ini bisa menurun kan semangat dan bisa menimbulkan antisipasi dari partai Islam, bisa jadi antipati dari partai-partai Islam terhadap Sri Mulyani yang dinilai kurang mengapresiasi terhadap partai yang berideologi Islam,” ujar Siti kepada INILAH.COM, Senin (18/7/2011).

Siti juga mengatakan pernyataan Sri Mulyani ini bisa dianggap tidak memberikan apresiasi terhadap kekuatan politik yang ada khususnya partai berideologi Islam. “Dia kan butuh dukungan, kalau orang butuh dukungan mestinya tidak usah menohok siapapun,” cetusnya.

Seperti diberitakan, dalam wawancara khusus dengan wartawan Charlie Rose yang disiarkan Bloomberg TV, pada 5 Juli 2011, yang transkrip wawancaranya dimuat di Srimulyani.Net, Sri Mulyani mengatakan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia lebih memilih partai beraliran nasionalis. [mah]

Kategori:Politik

LSI: Pemilih Bisa Kurang dari 50 Persen

Liputan 6Liputan 6 – Min, 29 Mei 2011

Liputan6.com, Jakarta: Lembaga Survei Indonesia atau LSI memperkirakan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif akan terus menurun hingga kurang dari 50 persen. “Jika tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif kurang dari 50 persen, maka legitimasi parlemen dan anggotanya dipertanyakan,” kata Peneliti Utama LSI Saiful Mujani ketika mempublikasikan hasil survei LSI menganai “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik” di Jakarta, Ahad (29/5).

Menurut Saiful, tingkat partisipasi pemilih dalam 10 tahun terakhir sudah turun sekitar 20 persen dari 93,3 persen menjadi 70,99 persen. Jika penurunan tingkat partisipasi pemilih tersebut secara linier, lanjutnya, maka diperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada 2014 mendatang turun lagi menjadi sekitar 60 persen dan pada pemilu 2019 menjadi kurang dari 50 persen. “Jika sampai pada titik ini menunjukkan tanda-tanda partai politik sama sekali tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ucap Saiful. Baca selengkapnya…

Kategori:Politik

Anis Matta: NII Hanya Sebuah Alat Politik

RepublikaRepublika – Sen, 16 Mei 2011

REPUBLIKA.CO.ID,BANJARMASIN–Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menduga, Negara Islam Indonesia (NII) hanya sebuah alat politik. Ia mengemukakan itu, usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan selatan (Kalsel) di Banjarmasin atau sebelum kembali ke Jakarta, Minggu sore.

Namun Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR-RI itu tak menyebut pihak mana yang menjadikan atau memperalat isu NII sebagai alat politik, kecuali menyatakan, hal tersebut hanya akan memperburuk pemerintah sendiri. Pasalnya isu NII tersebut sudah sejak lama atau beberapa kali ganti Presiden Republik Indonesia, tapi hal itu seakan dibiarkan, bahkan cenderung sebagai alat untuk memojokan Islam.

“Sebagai contoh selama ini isu teroris atau terorisme, bukan cuma sekedar isu, tapi untuk melemahkan perjuangan kaum muslim, yang mungkin sengaja sebagai skenario pihak tertentu,” tandasnya. Baca selengkapnya…

Kategori:Politik

Wiranto-Prabowo Kampanye Politik Satu Panggung

RepublikaRepublika – 2 jam 57 menit lalu

REPUBLIKA.CO.ID,PALU–Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto tampil satu panggung dalam kampanye calon gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola/Sudarto di Palu. Kedua tokoh nasional itu ikut mendorong dan memberi semangat kepada masyarakat Sulteng yang menghadiri kampanye di Palu, Jumat sore, agar memilih pasangan Longki Djanggola/Sudarto pada Pilkada Provinsi yang akan berlangsung 6 April 2011.

Prabowo hadir lebih awal di panggung kampanye sekitar pukul 15.30 Wita. Mantan Danjen Kopassus itu memasuki panggung bersama rombongan Longki/Sudarto di Lapangan Vatulemo Kota Palu. Sebelumnya, Prabowo hadir di Palu sekitar pukul 14.00 Wita dengan menggunakan pesawat pribadi.

Setelah Prabowo menutup orasinya, Wiranto datang bersama dua anggota DPR RI dari Partai Hanura, yakni Syarifuddin Sudding dengan Akbar Faizal. Keduanya juga sempat memberikan orasi tidak lebih dari lima menit. Baca selengkapnya…

Kategori:Politik

“Ruang Kritis Harus Ada, Tapi Mesti Beretika”

Liputan 6Liputan 6 – Sab, 12 Mar 2011 13.15 WIB

Liputan6.com, Jakarta: Partai Amanat Nasional menilai setiap anggota koalisi harus mempunyai ruang kritis dalam mengatasi sebuah persoalan. Namun demikian tetap dalam koridor etika berkoalisi. Demikian disampaikan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto dalam diskusi “Politik Undur-Undur” di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/3).

“Saya rasa yang perlu diperhatikan adalah tentang sejauh mana kritisime yang diberikan pada anggota Setgab. Kita tahu seni mengelola partai, ada ruang dimana kritisisasi harus dilakukan ada ruang dimana kita harus menghargai aturan berorganisasi. Setgab harus bisa mentati aturan koalisi itu,” ujarnya Bima Arya.

Selain itu, jelas Arya, ada persoalan komunikasi yang tidak baik dalam Setgab. Untuk itu persoalan komunikasi harus segera dibenahi. “Perosalan manajemen koalisi, proses komunikasi harus lancar. Fakta ini melengkapi, kalau memang terdapat anggota setgab yang salah ya harus ditindak,” tandas mantan pengamat politik ini.

Lebih jauh Arya mengatakan, koalisi itu ibarat pernikahan sehingga tidak ada aturan yang detail. Tapi tetap ada etika mendasar artinya basic rule of the game masih ada. “Harus ada etika yang tetap dijaga, reword and punishment tetap dilakukan,” imbuhnya. Pernyataan Arya ini terkait retaknya koalisi terkait hak angket pajak.(JUM)

Kategori:Politik

Wiranto: Pemerintah dan DPR Lupa Urus Rakyat

Metro TVOleh Metro TV News | Metro TV – Kam, 10 Mar 2011 21.38 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Tarik-menarik kepentingan politik antara partai koalisi yang tak berkesudahan membuat pemerintah dan wakil rakyat di parlemen lupa tanggung jawab utamanya mengurusi rakyat. Penilaian itu dikemukakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (10/3).

“Energi kabinet dan partai politik tersedot untuk mengurusi reshuffle dan transaksi politik. Pemikiran dan perhatian para pejabat dalam kabinet maupun parpol tersita, sehingga fokus perhatiannya terpecah. Tidak lagi memikirkan mandat dari rakyat,” ujarnya.

Hal ini terjadi, sambung dia, karena kabinet sejak awal dibentuk dengan berdasarkan kalkulasi politik. “Sistem ini menjadi kacau, karena berdasar pada kalkulasi politik. Kalau energi itu difokuskan pada kepentingan rakyat, akan banyak menolong di saat kondisi sekarang memprihatinkan,” keluhnya.

Fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan parlemen pun terlihat melonggar. “Anggota DPR tidak lagi dapat berkonsentrasi, memberi kritik-kritik tajam terhadap kinerja pemerintah yang mewakili rakyat. Beberapa fraksi di DPR sudah terkooptasi dengan perombakan kabinet,” tuturnya.

Wiranto pun menambahkan, anggota Fraksi Hanura di DPR tetap memegang konsistensi sebagai oposisi. “Kami berkoalisi dengan rakyat, kami beroposisi dengan kebijakan yang tidak prorakyat,” imbuhnya.(MI/*)

Kategori:Politik

Aspri Soekarno Diminta Soeharto Cairkan Hubungan RI-Tiongkok

Antara

Antara – 2 jam 33 menit lalu

Jakarta (ANTARA) – Mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa Kolonel (Pur) Maulwi Saelan mengungkapkan bahwa asisten pribadi Presiden Soekarno yakni Sze Tu Mei Sen pernah diminta Presiden Soeharto untuk membantu upaya-upaya pencairan hubungan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

“Setelah Bung Karno terguling (1967-1968), belasan tahun kemudian Sze Tu Mei Sen diperlukan Soeharto. Pada tahun 1981, Soeharto memerintahkan Benny Moerdani mencari Mei Sen di Hong Kong. Mei Sen diminta kembali ke Indonesia, karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengannya mengenai hubungan Indonesia dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok),” katanya di Jakarta, Senin petang.

Berbicara pada acara “Mengenang Sze Tu Mei Sen” yang dihadiri Ketua MPR Taufik Kiemas, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, mantan Sekjen Dephut Suripto, Ketua Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia China Sukamdani Sahid Gitosardjono dan Dubes RRT untuk Indonesia Ny Zhang Qiyue, mantan Ketua LIPI Umar Anggara Djenie, ia banyak mengungkap sejarah yang belum banyak diketahui publik. Baca selengkapnya…

Kategori:Politik

Tiga Hal Penting Persoalan Bangsa

Februari 19, 2011 Tinggalkan komentar
Liputan 6

Liputan 6 – Minggu, 20 Februari

Liputan6.com, Jakarta: Berada di tengah-tengah derasnya arus globalisasi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus memiliki persiapan matang dalam menghadapi tantangan tersebut. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, ada tiga isu global yang sangat penting yang perlu diperhatikan.

Yang pertama adalah pemerintah harus memperhatikan persoalan korupsi. Sebab masalah korupsi hingga kini cukup mengakar di setiap elemen masyarakat. Hal itu diutarakan Jimly usai menghadiri diskusi kebangsaan bertema “Mencari Akar Permasalahan Bangsa” di LIPI, Jakarta, Sabtu (19/2).

Lalu kedua, Jimly menyoroti masalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Karena menurut penasihat Komnas HAM banyak persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan belum terselesaikan. “Yang ketiga adalah masalah lingkungan hidup. Kalau sekarang lingkungan hidup kan gak ada (perhatian khusus). Padahal di seluruh dunia gak ada yang gak bicara soal lingkungan hidup. Jadi ini yang penting.”

Tiga isu global itu yang menurut Jimly sangat penting untuk diperhatikan bangsa saat ini dan ke depan. “Sehingga memerlukan sistem penegakan hukum kita bukan instrumen pendukung terhadap proses penuntutan,” tegasnya.(AIS)

Kategori:Politik

Seberapa Besar Kekuatan Partai Prabowo

Februari 19, 2011 Tinggalkan komentar
VIVAnews

By Siswanto1 jam 13 menit lalu
Prabowo Subianto juru kampanye Gerindra di Sidoarjo

VIVAnews – Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi, Sabtu, 19 Februari 2011, mengklaim bahwa kekuatan partainya bertambah hampir tiga kali lipat setelah Partai Bintang Reformasi (PBR) resmi bergabung.

Kekuatan riil Partai Gerindra hasil Pemilu 2009 sendiri, Suhardi mengungkapkan, mencapai 637 kursi di seluruh Indonesia, 26 kursi di antaranya di Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Adapun tujuh partai yang telah resmi berhabung dengan Partai Gerindra, Suhardi memperkirakan, memiliki kursi di DPRD sekitar 900 buah. “Enam partai yang sudah bergabung punya sekitar 600 kursi di daerah. Tambah lagi PBR yang punya sekitar 350 kursi,” katanya. Baca selengkapnya…

Kategori:Politik