Rakyat Inggris Ajukan Petisi Hidupkan Lagi Hukuman Mati

Republika – Jum, 5 Agu 2011

• 
  Hapuskan hukuma mati

REPUBLIKA.CO.ID,Ketua DPR Inggris mengatakan hari Kamis bahwa jika cukup banyak warga meminta agar Inggris menghidupkan lagi hukuman mati, maka permintaan itu harus dibahas oleh parlemen. Itu mungkin saja bisa merupakan berita baik bagi mereka yang menandatangani petisi secara online hari Kamis yang berharap bisa menghidupkan lagi hukuman mati dan sejumlah anggota parlemen yang mendukung.Sebelum dilakukannya petisi online, anggota parlemen Andrew Turner dari fraksi Konservatif mengatakan itu adalah “hukuman yang tepat” untuk sebagian aksi kejahatan yang serius. Neil Durkin, juru kampanye pada kelompok HAM Amnesty International, tidak setuju. Ia mengatakan, “Kebijakan itu membuat Inggris menentang arus kuat di seluruh dunia untuk menghapus hukuman mati.”Hukuman mati adalah salah satu isu yang dipetisikan dalam sarana online pemerintah. Masalah-masalah lain yang dipetisikan adalah agar Inggris meninggalkan Uni Eropa dan agar setiap warga berhak membela diri di rumahnya.

Polisi Suka `Menjebak` Pengendara

Oleh Metro TV News | Metro TV – Min, 10 Apr 2011 18.45 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Timur Pradopo diharapkan segera mengambil tindakan tegas atas maraknya aksi “penjebakan” oleh polisi di jalanan Ibu Kota Jakarta.

Pasalnya, aksi meresahkan ini bukan hanya tidak mendidik, namun juga justru menambah kemacetan baru alih-alih menertibkan kemacetan itu sendiri.

“Kapolri harus segera menertibkan aksi polisi yang suka “menjebak” masyarakat di Jakarta. Seharusnya polisi-polisi itu tidak menjebak, tapi bertugas menertibkan pengendara di simpul-simpul kemacetan dan mengurai kemacetan,” kata Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran persnya, Ahad (10/4).

Aksi polisi, imbuh Neta, akhir-akhir ini kian ganas di berbagai jalanan Jakarta. Polisi biasanya beroperasi di tikungan, pertigaan, lampu merah, di atas flyover, di tengah underpass, dan di pojok-pojok jalur busway.

Dirjen Pas Kirim Tim Cek Keberadaan Al Amin ke Sukamiskin Bandung

Republika – Rab, 6 Apr 2011 17.14 WIB

• Perbesar Fotoal Amin Nur Nasution

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham), Rabu (5/4) mengirim tim untuk mengecek Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk menyelidiki dugaan sering keluar masuknya mantan anggota DPR RI yang menjadi terpidana kasus  suap, Al Amin Nasution.

“Ya kita kirim tim untuk mengecek kabar itu,” kata Humas Ditjen Pas, Akbar Adi Prabowo saat dihubungi Republika, Rabu (6/4). Akbar mengatakan, pihaknya baru mengetahui dugaan keluar masuknya Al Amin itu dari sejumlah media massa.

Direktur Jendral Pemasyrakatan Kemenkhum, Untung Sugiono sendiri belum mengetahui hal tersebut, karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dinas ke Palu, Sulawesi Tengah. “Tadi memang pak Menteri Patrialis Akbar telpon Dirjen, dan kami diperintahkan untuk mengecek kabar tersebut,” katanya.

Polri Lindungi Para Jenderalnya

 

Kompas – Selasa, 1 Februari

Polri Lindungi Para Jenderalnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan di kepolisian kembali dipertanyakan. Kali ini sorotan terarah pada hasil sidang kode etik dan profesi di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap terperiksa AKP Sri Sumartini alias Tini, mantan penyidik Bareskrim Polri.

Komisi kode etik dan profesi menyimpulkan, tidak ada suap dari pihak manapun yang diterima Tini selama penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Gayus tahun 2009. Sidang kode etik berlangsung tertutup sehingga para pewarta tidak mengetahui apa saja yang terungkap dalam persidangan.

Anak di Bawah Umur Divonis Bersalah

Republika – 1 jam 37 menit lalu

Anak di Bawah Umur Divonis Bersalah

REPUBLIKA.CO.ID,BOYOLALI – Terdakwa anak di bawah umur, MNB (13) dan RH (17), warga Dukuh Tinawas, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang terlibat kasus pencurian divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri setempat. “Pimpinan majelis hakim PN Boyolali, Yusuf, memutuskan bahwa terdakwa MNB dan RH bersalah terlibat dalam aksi pencurian laptop dan perhiasan,” kata penasehat hukum terdakwa, Budi Kuswanto, seusai sidang itu di PN Boyolali, di Boyolali, Jumat (28/1).

Majelis hakim menvonis MNB hukuman penjara selama satu bulan 23 hari, sedangkan RH dua bulan 15 hari. Namun, katanya, pada persidangan secara tertutup tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara majelis hakim.

Amnesty: AS Perlakukan tak Manusiawi Pembisik WikiLeaks

 

Republika – Selasa, 25 Januari

REPUBLIKA.CO.ID,LONDON–Menurut Amnesty International, pemerintah Amerika memperlakukan Bradley Manning ‘secara tidak manusiawi’. Walaupun ia tidak dihukum, tapi prajurit berusia 23 tahun itu diperlakukan secara tidak manusiawi di tahanan.

Demikian dikatakan Susan Lee, Kepala Amnesty International untuk Amerika Serikat. Menurut Lee, Manning tidak diberi bantal atau selimut dan setiap lima menit diganggu tidurnya. Ia terkadang juga diminta untuk melepas seluruh pakaian kecuali celana dalam.

Manning dituduh membocorkan dokumen-dokumen rahasia ke situs pembisik WikiLeaks. Ia ditahan Mei lalu sesudah WikiLeaks menyebarkan video yang menunjukkan militer Amerika menembaki warga dan karyawan kantor berita Reuters di Irak dari helikopter.

Menkeu Pecat Lagi Lima Pejabat Eselon I

 

Kompas – 1 jam 19 menit lalu

Menkeu Pecat Lagi Lima Pejabat Eselon I

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, selain mengganti Direktur Jenderal Pajak dan eselon I direktorat jenderal tersebut, pihaknya sudah memecat lima pejabat eselon III di lingkungan Ditjen Pajak. Kelima pejabat itu terkait kasus Gayus HP Tambunan.

“Di luar yang sudah dipecat pada Maret 2010 lalu karena kasus Gayus, kami juga sudah memecat lima pejabat setingkat eselon III, pekan lalu,” tandas Agus dalam keterangan pers bersama dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan dan pejabat lainnya seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Senin (24/1/2011).

Kajari Bojonegoro Dicopot

 

Antara – Rabu, 5 Januari

Jakarta (ANTARA) – Jaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendy, mengusulkan agar Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur, Wahyudi, dicopot dari jabatannya karena tidak menjalankan pengawasan melekat.

“Saya sudah mengusulkan agar Kajari harus di tarik dari sana, artinya dia tidak menjalankan waskatnya,” katanya, di Jakarta, Selasa.

Hal itu terkait dengan temuan praktik pertukaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Bojonegoro.

Seperti diketahui, kasus itu terkuak saat narapidana bernama Kasiem (55) yang terjerat kasus pupuk bersubsidi dengan hukuman 3 bulan 15 hari, meminta Karni (50) untuk menggantikan dirinya dengan imbalan Rp10 juta.

Hukum Belum Sentuh Masyarakat Cari Keadilan

 

Antara – Senin, 3 Januari

Hukum Belum Sentuh Masyarakat Cari Keadilan

Jambi (ANTARA) – Masyarakat berharap kepada aparat penegakan hukum agar pada 2011, penegakaan hukum lebih menyentuh masyarakat lapis bawah hingga tidak ada lagi perbedaan dalam mencari keadilan.

Salah satu pengacara Nelson Fredy SH di Jambi Minggu mengatakan, sampai saat ini hukum di Indonesia belum bisa ditegakkan sesuai amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Seperti contoh saat ini, hukum di tanah air belum bisa menyentuh masyarakat yang mencari keadilan, sehingga mereka kecewa dan apatis dengan penyelesaian dan penegakan hukum,” katanya.

Loh! Napi Bertukar Diri di LP Bojonegoro

 

Republika – Senin, 3 Januari

Loh! Napi Bertukar Diri di LP Bojonegoro

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur (Jatim) terus mengusut praktik pertukaran napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Bojonegoro yang terbongkar Jumat (31/12) lalu.

Aksi itu bermula saat narapidana bernama Kasiem (55 tahun), yang terbelit kasus pupuk bersubsidi yang dihukum 3 bulan 15 hari meminta Karni (50), untuk menggantikan dirinya dengan imbalan Rp 10 juta.

Namun, setelah empat hari Karni mendekam di penjara menggantikan Kasiem, kasus itu terbongkar setelah petugas menemukan bahwa napi yang mendekam di sel bukan yang seharusnya menjalani hukuman.