Konglomerasi Media di Ring Politik

Oleh Herry Gunawan | Newsroom Blog – 17 jam yang lalu

Gebrakan Chairul Tanjung (pemilik Trans TV dan Trans 7) yang membeli portal berita detik.com membuat pergerakan konglomerasi media di Indonesia makin riuh dan riang. Ia tampaknya ingin bergegas memiliki jaringan media yang lengkap.

Saat ini tinggal media cetak yang belum dimiliki — meski ada kabar, ia sudah mengantongi lisensi terbit majalah asing terkemuka .

Gempita aksi Chairul Tanjung sedikit menutupi ekspansi pengusaha asal Israel ke Indonesia melalui MNC. Dia adalah Haim Saban, pemilik Saban Capital Group Inc.

Haim Saban membeli 5 persen saham Media Nusantara Citra milik Hary Tanoesoedibjo, melalui Indonesia Media Partner LLC seharga hampir Rp 700 miliar. Perusahaan ini terafiliasi dengan Saban Capital Group Inc. dan PT Global Mediacom Tbk. Dalam perjanjian, masih ada opsi jatah pembelian lagi sebesar 2,5 persen.

SBY: Pers Jangan Provokatif

Kompas – 1 jam 11 menit lalu

SBY: Pers Jangan Provokatif

KUPANG, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers Indonesia menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, jauh dari penghasutan-penghasutan, sehingga tidak merusak kerukunan umat beragama.

Pesan itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-65 tahun 2011 yang dipusatkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2/2011).

Hadir dalam acara itu Ny Ani Yudhoyono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Hadir pula sejumlah tokoh pers senior dan pengusaha, seperti Atmakusumah Astraatmadja, Fikri Jufri, August Parengkuan, Tarman Azzam, Sabam Siagian, Dahlan Iskan, dan Chairul Tanjung.

Kepemilikan Asing di Media Massa Harus Dibatasi

 

Antara – 2 jam 15 menit lalu

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah dan DPR perlu membuat undang-undang yang membatasi secara tegas kepemilikan asing di bisnis media massa.

“Kita punya ideologi dan agenda yang berbeda dengan negara lain. Kalau tidak dibatasi, asing bisa memaksakan kepentingan yang menguntungkan mereka, namun merugikan kita,” kata Dedy Mulyana, guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pembatasan kepemilikan asing tersebut menyangkut seluruh jenis media massa, baik televisi, radio, cetak, dan portal. Pemilik media massa mesti mayoritas nasional, sehingga diharapkan lebih melihat kepentingan karakter bangsa ke depan dan tidak hanya kepentingan ekonomi semata.

Presiden Kritik Tayangan Televisi Menjelekkan Bangsa

 

Antara – 1 jam 55 menit lalu

Presiden Kritik Tayangan Televisi Menjelekkan Bangsa

Jakarta (ANTARA) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik tayangan televisi yang lebih suka menjelek-jelekkan bangsa sendiri dan tidak berimbang antara mengangkat berita yang baik dan buruk.

Wartawan Indonesia Segara Dipulangkan

Liputan 6 – Rabu, 2 Juni

Wartawan Indonesia Segara Dipulangkan

Liputan6.com, Jakarta: Jurnalis TV, Muhammad Yasin, yang menjadi anggota rombongan tim relawan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menjadi korban penyerangan militer Israel dikabarkan selamat dan segera kembali ke Tanah Air.

Pejabat Tak Boleh Tolak Wawancara

Liputan 6 – Kamis, 27 Mei

Liputan6.com, Pangkalpinang: Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai menjabarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU Nomor 14 Tahun 2008. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S. Dewa Broto mengatakan pejabat tidak boleh menolak atau takut saat diwawancarai wartawan yang membutuhkan informasi. Demikian disampaikan Gatot usai pertemuan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Bangka Belitung di Pangkalpinang, Rabu (26/5).

“Pejabat bisa memberikan alasan yang dapat diterima wartawan ketika belum mau ditemui atau diwawancarai, seperti masih mengumpulkan data untuk materi yang akan disampaikan kepada wartawan,” katanya. Gatot menambahkan, alasan yang diberikan tidak membuat wartawan menunggu terlalu lama, bahkan sampai menunggu besok pagi.

Wartawan Lempari PN Ambon dengan Telur Busuk

Liputan 6 – Sabtu, 8 Mei

Liputan6.com, Ambon: Sekitar seratus wartawan media cetak dan elektronik menyerbu Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, Jumat (7/5). Para wartawan mencari pegawai PN Ambon yang mengeroyok wartawan SCTV, Juhri Samaneri hingga babak belur saat korban sedang melaksanakan tugas jurnalistik meliput di kantor pencari keadilan itu.

Kedatangan para jurnalis selain membela rekannya sekaligus mempertanyakan larangan meliput oleh hakim Tengku Oyong ketika berlangsungnya sidang terbuka yang sedang dipimpinnya. Karena tidak mendengar aspirasi mereka, para jurnalis melampiaskan kekecewaannya dengan melempari Kantor PN Ambon dengan telur busuk.

Liputan 6 Protes Keras Pemukulan Wartawan

Liputan 6 – Sabtu, 8 Mei

Liputan6.com, Jakarta: Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV Don Bosco Selamun mengecam keras insiden pemukulan wartawan SCTV Juhri Samanery di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku. “Saya memprotes keras peristiwa ini dan sangat prihatin,” kata Don Bosco Selamun di Jakarta, Jumat (7/5).

Ada dua hal yang dilihat Don Bosco dalam insiden ini. Pertama, pemukulan terjadi di gedung penegak hukum. “Terjadi di tempat, di mana orang tak boleh main hakim sendiri,” katanya. Kedua, sangat memalukan karena wartawan dipukul setelah menanyakan sidang kasus korupsi.

Sekelompok Orang Serang Balikpapan TV

Liputan 6 – Sabtu, 8 Mei

Sekelompok Orang Serang Balikpapan TV

Media Tak Harus Tuliskan Inisial

Kompas – 2 jam 39 menit lalu

JAKARTA, KOMPAS.com — Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo menyatakan, media tidak harus menuliskan inisial dalam pemberitaan seseorang sebagai tersangka. Status tersangka dalam penulisan sudah memenuhi asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan prinsip jurnalistik, inisial seseorang ditulis untuk korban perbuatan asusila atau anak di bawah umur.

Budiman kemudian membacakan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi: ”Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”